RESUME 8

 RESPON TERKAIT MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

NAMA : Irvan Wahyu Mahendra

KELAS : Kessos 1B

NIM     : 11210541000052

Judul Berita

Luhut Ungkap Modus Pelanggaran Pengguanaan PeduliLindungi, 1 Rombongan Cuma 1 Orang yang "Scanning"

Link Berita:

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/26/01553721/luhut-ungkap-modus-pelanggaran-pengguanaan-pedulilindungi-1-rombongan-cuma-1

Isi Berita:

Kami melakukan identifikasi di lapangan dan ditemukan hanya 1 orang atau perwakilan dari kelompok yang diharuskan untuk melakukan scanning QR Code agar kapasitas tempat wisata tidak cepat penuh. Ini perlu diwaspadai karena kita jangan bohongi diri kita sendiri," katanya, dikutip dari Antara, Senin (25/10/2021).

Respon Pribadi:

Lagi lagi ditemukan kecurangan pada layanan masyarakat yang seharusnya layanan masyarakat digital ini kredibel dan dapat dipercaya ternyata malah masih dapat dicurangi dan diatur oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab. Tentu hal ini berdampak kepada masyarakat dengan semakin berkurang nya rasa percaya kepada pemerintah apalagi dengan layanan digital yang harusnya otomatis dan dapat dipercaya tetapi nyatanya masih saja dapat diatur sesukanya oleh pihak yang memiliki kuasa.

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Respon Terhadap Permasalahan Sosial

RESPON TERKAIT MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL NAMA : Irvan Wahyu Mahendra KELAS : Kessos 1B NIM     : 11210541000052 Judul Berita Urusan Makin Runyam, Anies Ubah UMP 2022 DKI Jadi Rp 4,6 Juta Link berita https://www.cnbcindonesia.com/news/20211220114331-4-300554/urusan-makin-runyam-anies-ubah-ump-2022-dki-jadi-rp-46-juta Isi Berita Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menaikkan nilai upah minimum provinsi (UMP) 2022  sebesar 5,1% atau Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854. Sedangkan UMP 2021 DKI Jakarta erada di angka Rp4.416.186. Kebijakan menaikkan UMP sebesar 5,1% merupakan revisi dari keputusan sebelumnya, dimana pada pertengahan bulan November lalu Anies sudah menaikkan UMP sekitar 0,85% atau sebesar Rp 38 ribuan. Alhasil, pada rencana awal, UMP DKI 2022 hanya bernilai Rp 4.453.724. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022. Respon Pribadi Menurut saya hal ini sangat bagus karena yang kita tahu se...
Baca selengkapnya

RESPON TERKAIT MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

RESPON TERKAIT MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL NAMA : Irvan Wahyu Mahendra KELAS : Kessos 2B NIM     : 11210541000052 Judul Berita Angka Kemiskinan di Jakarta Naik, Wagub DKI: Karena Ada Pandemi https://www.google.com/amp/s/m.merdeka.com/amp/jakarta/angka-kemiskinan-di-jakarta-naik-wagub-dki-karena-ada-pandemi.html Isi Berita Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menanggapi soal terus meningkatnya angka kemiskinan di DKI Jakarta pada 2019-2021. Dia menyebut hal itu disebabkan karena faktor pandemi Covid-19. "Ya kalau peningkatan (kemiskinan) di semua wilayah di seluruh Indonesia meningkat karena adanya pandemi. Di semua negara di dunia, terjadi peningkatan karena pandemi," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (20/6). Dikutip dari laman resmi jakarta.bps.go.id, angka kemiskinan di DKI Jakarta terus meningkat pada 2019-2021. Pada 2019 persentase penduduk miskin berada pada angka 3,47. Lalu, pada 2020 persentase penduduk miskin di DKI Jakarta ialah 4,53. Sementara, ...
Baca selengkapnya

RESPON TERKAIT MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

RESPON TERKAIT MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL NAMA : Irvan Wahyu Mahendra KELAS : Kessos 1B NIM     : 11210541000052 Judul Berita Entaskan Kemiskinan, Kemnaker Bahas Proses Penetapan Upah Minimum Tahun 2022 link:  https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/bisnis/2021/11/14/093549/entaskan-kemiskinan-kemnaker-bahas-proses-penetapan-upah-minimum-tahun-2022 Isi Berita: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyelenggarakan seminar terbuka secara virtual pada Jumat (12/11/2021). Seminar tersebut membahas proses penetapan Upah Minimum tahun 2022. Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengamanatkan bahwa kebijakan penetapan Upah Minimum merupakan salah satu program strategis nasional. "Pemerintah hadir dengan mengatur penetapan Upah Minimum. Pemerintah peduli terhadap kepentingan pekerja/buruh dan pengusaha serta keberlangsungan berusaha," ucap Putri. respon pribadi: menurut saya langkah ...
Baca selengkapnya