Respon Pribadi Terkait Permasalahan kessos

RESPON TERKAIT MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

NAMA : Irvan Wahyu Mahendra

KELAS : Kessos 1B

NIM     : 11210541000052

Judul Berita

Kulon Progo optimalkan program OPD untuk turunkan kemiskinan

Link 

https://jogja.antaranews.com/berita/525349/kulon-progo-optimalkan-program-opd-untuk-turunkan-kemiskinan

Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta mengoptimalkan program lintas organisasi perangkat daerah untuk menurunkan angka kemiskinan di wilayah ini 18,1 persen.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulon Progo Triyono di Kulon Progo, Senin, mengatakan saat ini angka kemiskinan Kulon Progo tertinggi di DIY, dan kemiskinan di DIY tertinggi di Pulau Jawa. Artinya kemiskinan di Kulon Progo tertinggi se-Pulau Jawa.

Respon Pribadi:

menurut saya ini merupakan langkah yabg bagus dari pemerintah melalui program lintas organisasi ini dapat menurunkan angka kemiskinan apalagi di daerah jogja masih terdapat desa dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi sehingga desa dan warganya dapat mendapat bantuan, dan fasilitas untuk mensejahterakannya untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi mereka.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Respon Terhadap Permasalahan Sosial

RESPON TERKAIT MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL NAMA : Irvan Wahyu Mahendra KELAS : Kessos 1B NIM     : 11210541000052 Judul Berita Urusan Makin Runyam, Anies Ubah UMP 2022 DKI Jadi Rp 4,6 Juta Link berita https://www.cnbcindonesia.com/news/20211220114331-4-300554/urusan-makin-runyam-anies-ubah-ump-2022-dki-jadi-rp-46-juta Isi Berita Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menaikkan nilai upah minimum provinsi (UMP) 2022  sebesar 5,1% atau Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854. Sedangkan UMP 2021 DKI Jakarta erada di angka Rp4.416.186. Kebijakan menaikkan UMP sebesar 5,1% merupakan revisi dari keputusan sebelumnya, dimana pada pertengahan bulan November lalu Anies sudah menaikkan UMP sekitar 0,85% atau sebesar Rp 38 ribuan. Alhasil, pada rencana awal, UMP DKI 2022 hanya bernilai Rp 4.453.724. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022. Respon Pribadi Menurut saya hal ini sangat bagus karena yang kita tahu se...
Baca selengkapnya

RESPON TERKAIT MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

RESPON TERKAIT MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL NAMA : Irvan Wahyu Mahendra KELAS : Kessos 2B NIM     : 11210541000052 Judul Berita Angka Kemiskinan di Jakarta Naik, Wagub DKI: Karena Ada Pandemi https://www.google.com/amp/s/m.merdeka.com/amp/jakarta/angka-kemiskinan-di-jakarta-naik-wagub-dki-karena-ada-pandemi.html Isi Berita Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menanggapi soal terus meningkatnya angka kemiskinan di DKI Jakarta pada 2019-2021. Dia menyebut hal itu disebabkan karena faktor pandemi Covid-19. "Ya kalau peningkatan (kemiskinan) di semua wilayah di seluruh Indonesia meningkat karena adanya pandemi. Di semua negara di dunia, terjadi peningkatan karena pandemi," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (20/6). Dikutip dari laman resmi jakarta.bps.go.id, angka kemiskinan di DKI Jakarta terus meningkat pada 2019-2021. Pada 2019 persentase penduduk miskin berada pada angka 3,47. Lalu, pada 2020 persentase penduduk miskin di DKI Jakarta ialah 4,53. Sementara, ...
Baca selengkapnya

RESPON TERKAIT MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

RESPON TERKAIT MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL NAMA : Irvan Wahyu Mahendra KELAS : Kessos 1B NIM     : 11210541000052 Judul Berita Entaskan Kemiskinan, Kemnaker Bahas Proses Penetapan Upah Minimum Tahun 2022 link:  https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/bisnis/2021/11/14/093549/entaskan-kemiskinan-kemnaker-bahas-proses-penetapan-upah-minimum-tahun-2022 Isi Berita: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyelenggarakan seminar terbuka secara virtual pada Jumat (12/11/2021). Seminar tersebut membahas proses penetapan Upah Minimum tahun 2022. Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengamanatkan bahwa kebijakan penetapan Upah Minimum merupakan salah satu program strategis nasional. "Pemerintah hadir dengan mengatur penetapan Upah Minimum. Pemerintah peduli terhadap kepentingan pekerja/buruh dan pengusaha serta keberlangsungan berusaha," ucap Putri. respon pribadi: menurut saya langkah ...
Baca selengkapnya