RESPON TERKAIT MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

RESPON TERKAIT MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

NAMA : Irvan Wahyu Mahendra

KELAS : Kessos 2B

NIM     : 11210541000052

Judul Berita

Wacana Pemilu 2024 ditunda terus bergulir, anggaran belum disetujui, Ketua KPU sebut pencairannya 'harus segera, paling tidak bulan ini ditetapkan

LINK

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60680110

ISI BERITA

Pengamat pemilu menyebut penetapan anggaran merupakan "bukti konkret penyelenggaraan pemilu" di tengah polemik penundaan pemungutan suara.

Tiga bulan lagi, tepatnya pada Juni, KPU dijadwalkan memulai persiapan pemilu. Lalu pada Agustus, verifikasi partai politik akan dimulai.

Pada tahap itu, Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan "diperlukan biaya untuk menyelesaikan dan menyelenggarakan tahapan tersebut".

"Kalau nanti RDP (rapat dengar pendapat) disetujui, banggar menyetujui, pemerintah menyetujui, tinggal nanti dikucurkan saja sesuai dengan permohonan kita tahun per tahun, tapi waktunya harus segera. Paling tidak bulan ini untuk segera bisa disetujui, disepakati, dan disahkan," kata Ilham saat dihubungi BBC News Indonesia, Rabu (09/03).

Sebelumnya, KPU mengusulkan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp86 triliun. Jumlah itu dinilai terlalu besar. Oleh sebab itu KPU melakukan rasionalisasi dan mengajukan angka Rp76,6 triliun.

Jumlah tersebut akan dibahas bersama DPR dan pemerintah setelah masa reses, yang berakhir pada 11 Maret.

Meskipun demikian, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan pihaknya menyetujui anggaran KPU yang sampai Rp86 triliun karena menyadari kebutuhan yang "sangat besar".

Kabar soal anggaran Pemilu 2024 yang belum disepakati DPR dan pemerintah bergulir di tengah ribu-ribut penundaan pemilu. Di sisi lain, KPU sudah menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara yang jatuh pada 14 Februari 2024. Pemerintah dan DPR juga setuju.

RESPON PRIBADI

menurut saya rencana penundaan pemilu ini tidak perlu di realisasikan karena tidak sesuai dengan undang undang yang sudah berlaku selama ini. Apalagi banyak pihak yang tidak setuju dengan rencana dan isu ini yang justru jika hal ini terjadi dapat menyebabkan konflik di masyarakat contohnya mahasiswa yang demo kemarin membahas kasus ini. Seharusnya pemerintah lebih fokus membahas cara meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat daripada membahas rancangan yang lebih mementingkan beberapa pihak fan dapat menimbulkan konflik.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Respon Terhadap Permasalahan Sosial

RESPON TERKAIT MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL NAMA : Irvan Wahyu Mahendra KELAS : Kessos 1B NIM     : 11210541000052 Judul Berita Urusan Makin Runyam, Anies Ubah UMP 2022 DKI Jadi Rp 4,6 Juta Link berita https://www.cnbcindonesia.com/news/20211220114331-4-300554/urusan-makin-runyam-anies-ubah-ump-2022-dki-jadi-rp-46-juta Isi Berita Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menaikkan nilai upah minimum provinsi (UMP) 2022  sebesar 5,1% atau Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854. Sedangkan UMP 2021 DKI Jakarta erada di angka Rp4.416.186. Kebijakan menaikkan UMP sebesar 5,1% merupakan revisi dari keputusan sebelumnya, dimana pada pertengahan bulan November lalu Anies sudah menaikkan UMP sekitar 0,85% atau sebesar Rp 38 ribuan. Alhasil, pada rencana awal, UMP DKI 2022 hanya bernilai Rp 4.453.724. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022. Respon Pribadi Menurut saya hal ini sangat bagus karena yang kita tahu se...
Baca selengkapnya

RESPON TERKAIT MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

RESPON TERKAIT MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL NAMA : Irvan Wahyu Mahendra KELAS : Kessos 2B NIM     : 11210541000052 Judul Berita Angka Kemiskinan di Jakarta Naik, Wagub DKI: Karena Ada Pandemi https://www.google.com/amp/s/m.merdeka.com/amp/jakarta/angka-kemiskinan-di-jakarta-naik-wagub-dki-karena-ada-pandemi.html Isi Berita Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menanggapi soal terus meningkatnya angka kemiskinan di DKI Jakarta pada 2019-2021. Dia menyebut hal itu disebabkan karena faktor pandemi Covid-19. "Ya kalau peningkatan (kemiskinan) di semua wilayah di seluruh Indonesia meningkat karena adanya pandemi. Di semua negara di dunia, terjadi peningkatan karena pandemi," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (20/6). Dikutip dari laman resmi jakarta.bps.go.id, angka kemiskinan di DKI Jakarta terus meningkat pada 2019-2021. Pada 2019 persentase penduduk miskin berada pada angka 3,47. Lalu, pada 2020 persentase penduduk miskin di DKI Jakarta ialah 4,53. Sementara, ...
Baca selengkapnya

RESPON TERKAIT MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

RESPON TERKAIT MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL NAMA : Irvan Wahyu Mahendra KELAS : Kessos 1B NIM     : 11210541000052 Judul Berita Entaskan Kemiskinan, Kemnaker Bahas Proses Penetapan Upah Minimum Tahun 2022 link:  https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/bisnis/2021/11/14/093549/entaskan-kemiskinan-kemnaker-bahas-proses-penetapan-upah-minimum-tahun-2022 Isi Berita: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyelenggarakan seminar terbuka secara virtual pada Jumat (12/11/2021). Seminar tersebut membahas proses penetapan Upah Minimum tahun 2022. Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengamanatkan bahwa kebijakan penetapan Upah Minimum merupakan salah satu program strategis nasional. "Pemerintah hadir dengan mengatur penetapan Upah Minimum. Pemerintah peduli terhadap kepentingan pekerja/buruh dan pengusaha serta keberlangsungan berusaha," ucap Putri. respon pribadi: menurut saya langkah ...
Baca selengkapnya